Tips Praktis Memenuhi Persyaratan SIUPKK Tanpa Ribet

Dalam industri pelayaran, legalitas adalah kunci profesionalisme dan kelancaran operasional. Oleh karena itu, setiap agen perkapalan di Indonesia wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (selanjutnya disebut sebagai “SIUPKK”). Tanpa izin ini, operasional Anda bisa dinyatakan tidak sah dan potensi kerja sama dengan mitra asing pun terancam batal.

Namun, proses perizinan ini sering dianggap rumit dan memakan waktu. Artikel ini akan membantu Anda memahami cara memenuhi syarat SIUPKK dengan praktis, efisien, dan sesuai regulasi.

Apa Itu SIUPKK dan Siapa yang Wajib Mengurusnya?

SIUPKK adalah izin usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan kepada badan usaha yang menjalankan kegiatan keagenan kapal. Berdasarkan Permenhub Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, setiap perusahaan nasional keagenan kapal wajib memiliki SIUPKK untuk dapat menjalankan fungsi mewakili kepentingan operasional dan komersial kapal.

Perusahaan yang ingin berperan sebagai general agent dan agen keagenan kapal asing harus mengantongi SIUPKK. Sementara sub-agen tidak wajib memiliki SIUPKK, tetapi tetap harus tunduk pada regulasi yang berlaku melalui penunjukan resmi dari agen utama.

Persyaratan Dokumen SIUPKK yang Harus Disiapkan

Sesuai sistem OSS dan ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut daftar dokumen yang diperlukan:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Izin Usaha/Izin Komersial/Izin Operasional

3. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen dari Pemohon

4. Bukti kepemilikan/sewa tempat usaha minimal 2 tahun

5. Ijazah tenaga ahli minimal ANT III atau D3 ketatalaksanaan/transportasi laut

6. Surat referensi bank

7. Surat pengangkatan sebagai tenaga ahli

8. Surat pengalaman kerja tenaga ahli minimal 2 tahun di perusahaan pelayaran

9. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor

10. Surat keterangan domisili dari kelurahan

11. Rekomendasi dari Syahbandar setempat

12. Struktur organisasi perusahaan.

Dokumen-dokumen ini menjadi fondasi dalam proses evaluasi pemenuhan komitmen. Kelengkapan dan keakuratan data sangat memengaruhi cepat atau lambatnya proses penerbitan SIUPKK.

Dalam prakteknya, proses pengajuan melibatkan persyaratan tambahan selain daripada dokumen tertulis di atas. Untuk menjamin kesiapan perusahaan Anda sebelum pengajuan izin, konsultasikan secara lebih rinci pada konsultan Kami (klik link Kontak Kami). 

Kesalahan Umum yang Sering Terjadi Saat Pengajuan

Meskipun proses pengajuan SIUPKK kini sudah bisa dilakukan secara digital melalui OSS-RBA, masih banyak pemohon yang menemui kendala administratif. Di bawah ini adalah beberapa kesalahan yang paling sering ditemukan dan sebaiknya dihindari: 

Penunjukan Sub-Agent Tidak Didasari Dokumen Legal

Sub-agent yang tidak memiliki surat penunjukan resmi dari general agent tidak diakui secara administratif. Ini bisa menghambat kelengkapan persyaratan pada OSS. Jika status penunjukan tidak jelas, proses validasi dokumen bisa tertunda atau bahkan ditolak. Hal ini dapat memperlambat pengajuan SIUPKK oleh general agent dan berpotensi mengakibatkan pembatalan kegiatan keagenan di pelabuhan setempat.

Tidak Memenuhi Ketentuan Badan Usaha

Beberapa pemohon belum memiliki badan usaha berbentuk PT yang disyaratkan oleh sistem OSS RBA. Usaha perorangan tidak dapat diproses untuk SIUPKK. Akibatnya, pengajuan akan langsung ditolak oleh sistem, dan pelaku usaha harus memulai proses pendirian badan hukum dari awal. Ini tentu memperlambat seluruh proses perizinan dan menunda kemungkinan menjalankan kegiatan usaha keagenan kapal secara legal.

Pentingnya Menggunakan Jasa Konsultan Legal Terpercaya

Perubahan sistem OSS dan ketatnya standar dokumen menjadikan proses pengajuan SIUPKK rawan kesalahan. Konsultan legal berpengalaman dapat membantu Anda:

• Memverifikasi kelayakan dokumen

• Menyusun dan mengurutkan file sesuai prosedur

• Berkomunikasi dengan instansi terkait bila terjadi hambatan

• Memastikan bahwa izin dapat diterbitkan dalam waktu optimal

Dengan bantuan yang tepat, Anda tidak perlu lagi khawatir menghadapi hambatan teknis atau ketidaksesuaian administratif.

Layanan Legiska untuk Pengurusan SIUPKK

Legiska menyediakan layanan lengkap untuk pengurusan SIUPKK mulai dari konsultasi awal hingga terbitnya izin. Kami memahami sistem OSS, regulasi Kementerian Perhubungan, serta proses evaluasi teknis.

Didukung oleh tim legal profesional dan sistem kerja yang terintegrasi, kami memastikan bahwa setiap syarat SIUPKK dan langkah pengajuan Anda berjalan efisien, cepat, dan sah secara hukum.

Legiska - Urusan Legalitas Jadi Sederhana