Panduan Lengkap Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) di Indonesia
- Legiska Legal Consulting
- Oct 3
- 7 min read
Bisnis logistik dan freight forwarding di Indonesia terus bertumbuh pesat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekspor-impor dan distribusi barang lintas pulau, kebutuhan akan jasa pengurusan transportasi pun semakin tinggi. Namun, untuk menjalankan usaha ini secara legal dan profesional, perusahaan wajib memiliki SIUJPT atau Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang apa itu SIUJPT, mengapa izin ini penting, bagaimana cara mengurusnya, serta manfaat dan risiko yang perlu Anda ketahui sebagai pelaku usaha di sektor transportasi dan logistik.
Daftar Isi
A. Definisi dan Fungsi SIUJPT dalam Ekosistem Logistik
SIUJPT adalah izin resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan kepada badan usaha yang ingin menyelenggarakan jasa pengurusan transportasi. Secara sederhana, SIUJPT merupakan dokumen pemenuhan kewajiban legalitas membuktikan bahwa perusahaan Anda memiliki kompetensi untuk mengatur pengiriman barang—baik melalui darat, laut, maupun udara. Jasa pengurusan transportasi sendiri mencakup berbagai aktivitas penting dalam rantai pasok, seperti:
Koordinasi pengangkutan barang dari satu titik ke titik lainnya
Pengurusan dokumen pengiriman dan kepabeanan
Penyediaan solusi logistik terintegrasi untuk klien
Manajemen gudang dan distribusi (dalam beberapa kasus).
Tanpa SIUJPT, perusahaan forwarding atau logistik tidak bisa beroperasi secara sah. Ini bukan sekadar formalitas administratif—SIUJPT adalah fondasi kredibilitas bisnis Anda di mata klien, mitra, bahkan regulator.
B. Dasar Hukum yang Mengatur SIUJPT
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja)
PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 dan menjadi landasan sistem OSS RBA terkini
PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Permenhub No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi—ini adalah regulasi teknis utama yang secara langsung mengatur SIUJPT
Permenhub No. 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk di sektor transportasi, yang telah diubah dengan Permenhub No. 13 Tahun 2023
Dengan memahami dasar hukum ini, Anda akan lebih mudah memahami mengapa setiap persyaratan dalam pengurusan SIUJPT harus dipenuhi dengan cermat.
C. Mengapa SIUJPT Penting bagi Perusahaan Forwarding dan Logistik?
Banyak pelaku usaha yang masih memandang perizinan sebagai beban administratif. Namun menurut peraturan yang berlaku, terdapat sanksi tegas apabila izin ini tidak dipenuhi. Selain itu, SIUJPT memberikan sejumlah keuntungan strategis yang bisa menjadi pembeda kompetitif bagi perusahaan Anda.
1. Legitimasi Penuh untuk Beroperasi
SIUJPT adalah bukti bahwa perusahaan Anda diakui secara hukum sebagai penyedia jasa pengurusan transportasi. Tanpa izin ini, bisnis Anda berisiko dianggap ilegal dan bisa terkena sanksi administratif hingga pembekuan operasional.
2. Meningkatkan Kepercayaan Klien dan Mitra Bisnis
Klien korporat, eksportir, importir, bahkan perusahaan pelayaran internasional biasanya hanya mau bekerja sama dengan forwarding company yang memiliki izin lengkap. SIUJPT adalah sinyal bahwa perusahaan Anda profesional dan patuh terhadap regulasi.
3. Akses ke Peluang Tender dan Kontrak Besar
Banyak tender pengadaan jasa logistik dari BUMN, instansi pemerintah, atau perusahaan multinasional mencantumkan SIUJPT sebagai syarat wajib. Tanpa izin ini, Anda otomatis gugur dari seleksi—tidak peduli seberapa kompetitif harga atau layanan Anda.
4. Perlindungan Hukum dalam Operasional
Ketika terjadi sengketa dengan klien, vendor, atau pihak ketiga, SIUJPT memberikan standing legal yang kuat bagi perusahaan Anda. Ini juga memudahkan proses klaim asuransi atau penyelesaian masalah di ranah hukum.
5. Kemudahan Ekspansi dan Pengembangan Usaha
Dengan SIUJPT, Anda bisa lebih leluasa mengembangkan jaringan, membuka cabang baru, atau bahkan bermitra dengan operator logistik internasional. Kredibilitas yang terbentuk dari izin resmi ini membuka pintu peluang bisnis yang lebih luas.
D. Syarat dan Dokumen untuk Pengurusan SIUJPT
Mengurus SIUJPT memerlukan persiapan dokumen yang lengkap dan akurat. Berikut adalah syarat-syarat utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mengajukan izin ini.
Persyaratan Badan Usaha
Perusahaan yang mengajukan SIUJPT harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam akta tersebut, bidang usaha jasa pengurusan transportasi harus tercantum secara eksplisit.
Dokumen Administrasi Wajib
Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan:
Akta Pendirian Perusahaan beserta Surat Keputusan Pengesahan dari Kemenkumham
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS)
NPWP Perusahaan yang masih aktif dan valid
Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan atau kecamatan tempat kantor perusahaan beroperasi
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan bidang jasa pengurusan transportasi
Identitas lengkap penanggung jawab perusahaan (direktur atau komisaris), termasuk KTP dan NPWP pribadi
Standar Usaha, Syarat Kepemilikan Kantor dan Tenaga Ahli
Selain dokumen administratif, ada syarat teknis yang tidak boleh diabaikan. Inilah yang sering membuat perusahaan kesulitan bila tidak memahami regulasi dengan benar.
Standar Usaha
Sesuai Permenhub No. 49 Tahun 2017 dan penyesuaiannya dalam OSS berbasis risiko (Permenhub 12/2021 jo. 13/2023), perusahaan wajib memenuhi standar usaha tertentu. Misalnya modal dasar dalam akta pendirian harus mencerminkan kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan jasa pengurusan transportasi. Angka modal minimum memang bisa berbeda tergantung klasifikasi risiko, namun tetap harus konsisten dengan aturan yang berlaku.
Syarat Kepemilikan atau Sewa Kantor
Perusahaan harus memiliki alamat kantor yang jelas, permanen, dan representatif. Bukti kepemilikan atau perjanjian sewa yang sah menjadi bagian dari verifikasi. Kantor ini bukan hanya formalitas — regulasi mengharuskan adanya lokasi fisik yang dapat dipantau pemerintah, sekaligus menunjukkan keseriusan usaha.
Tenaga Ahli dan Penanggung Jawab Teknis
Dalam praktik, Dinas Perhubungan juga memeriksa apakah perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten, termasuk penanggung jawab teknis. Ini penting untuk memastikan operasional sesuai standar keselamatan dan prosedur logistik.
E. Proses Pengajuan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Melalui OSS
Sejak diberlakukannya sistem OSS (Online Single Submission), proses perizinan usaha di Indonesia menjadi lebih terpusat dan terintegrasi. SIUJPT juga diurus melalui platform ini, yang memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan izin tanpa harus mengurus ke banyak instansi.
Langkah 1: Registrasi di Sistem OSS
Langkah pertama adalah membuat akun di portal OSS (oss.go.id). Setelah akun dibuat, perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang berfungsi sebagai identitas tunggal untuk semua aktivitas perizinan.
Langkah 2: Verifikasi Teknis oleh Dinas Perhubungan
Walaupun adanya integrasi antara sistem OSS, dalam praktiknya verifikasi izin wajib dilakukan pada Kementerian Perhubungan terkait. Pada tahap ini, petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen, validitas data, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian, Anda akan diminta untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen. Tidak memungkinkan untuk pengajuan juga dinyatakan ditolak atau gagal.
Dalam hal ini perusahaan harus memastikan standar usaha baik termasuk syarat administrasi maupun teknis telah terpenuhi dengan baik sesuai dokumentasi yang diberikan. Kebenaran atas seluruh dokumen wajib dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, tidak menutupi kemungkinan terdapat proses audit yang perlu dilalui dengan instansi petugas verifikasi saat pengajuan berlangsung.
Langkah 3: Penerbitan atau Penolakan Permohohan SIUJPT
Setelah semua verifikasi selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, SIUJPT akan diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS. Anda bisa mengunduh izin tersebut dalam bentuk digital, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan izin fisik.
F. Estimasi Waktu Pengurusan
Secara umum, proses pengurusan SIUJPT memakan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kecepatan verifikasi dari Dinas Perhubungan. Jika dokumen lengkap dan tidak ada revisi, prosesnya bisa lebih cepat. Koordinasi dengan instansi terkait diwajibkan terus berjalan secara baik, dalam hal ini konsultan legal dapat membantu Anda untuk memastikan proses yang terjadi berjalan sesuai ekspektasi waktu yang diharapkan.
G. Manfaat Memiliki SIUJPT dan Risiko Beroperasi Tanpa Izin
Manfaat yang Didapat Perusahaan
Dengan memiliki SIUJPT, perusahaan Anda tidak hanya mendapatkan legalitas, tetapi juga sejumlah keuntungan kompetitif:
Reputasi yang lebih solid di mata klien, supplier, dan mitra bisnis
Kemudahan dalam mengakses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan, karena SIUJPT adalah salah satu dokumen yang sering diminta sebagai syarat kelayakan bisnis
Peluang untuk menjadi vendor resmi bagi perusahaan besar dan instansi pemerintah
Perlindungan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan operasional dan menghadapi sengketa
Risiko Jika Tidak Memiliki SIUJPT
Di sisi lain, beroperasi tanpa SIUJPT adalah tindakan yang berisiko tinggi. Berikut adalah konsekuensi yang bisa Anda hadapi:
Sanksi Administratif: Sesuai dengan Permenhub No. 49 Tahun 2017, perusahaan yang beroperasi tanpa izin dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha lainnya (jika ada).
Kehilangan Kepercayaan Pasar: Klien yang profesional biasanya melakukan due diligence terhadap vendor mereka. Jika diketahui bahwa perusahaan Anda tidak memiliki SIUJPT, mereka akan berpikir ulang untuk bekerja sama—bahkan bisa memutuskan kontrak yang sudah berjalan.
Risiko Hukum Pidana: Dalam kasus tertentu, terutama jika terbukti ada pelanggaran serius atau kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain, pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin bisa dikenakan sanksi hukum yang lebih berat.
Kesulitan dalam Ekspansi Usaha: Tanpa SIUJPT, Anda akan kesulitan membuka cabang baru, mendaftarkan perusahaan di marketplace logistik, atau menjalin kemitraan dengan operator internasional.
H. Biaya dan Tips Praktis dalam Pengurusan SIUJPT
Biaya yang Perlu Disiapkan
Pengurusan SIUJPT melalui OSS pada dasarnya tidak dikenakan biaya resmi yang besar. Namun, ada beberapa komponen biaya yang mungkin perlu Anda keluarkan:
Biaya pembuatan dokumen pendukung, seperti surat domisili atau legalisasi dokumen
Biaya konsultan (jika Anda menggunakan jasa konsultan perizinan untuk mempercepat proses dan memastikan kelengkapan dokumen)
Biaya operasional lainnya, seperti transportasi untuk verifikasi lapangan (jika diperlukan oleh Dishub)
Perlu dicatat bahwa biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk penerbitan izin tertentu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan.
Tips Agar Proses Pengurusan Lancar
Pastikan KBLI yang dipilih sesuai dengan bidang usaha jasa pengurusan transportasi. Kesalahan dalam memilih KBLI bisa menyebabkan penolakan atau penundaan.
Lengkapi semua dokumen sejak awal. Jangan menunggu sampai diminta revisi—ini hanya akan memperlambat proses.
Gunakan jasa konsultan berpengalaman jika tim internal Anda belum familiar dengan sistem OSS RBA. Investasi di awal untuk konsultan yang kompeten akan menghemat waktu dan mencegah kesalahan fatal.
Pantau status pengajuan secara berkala melalui dashboard OSS. Jika ada notifikasi atau permintaan dokumen tambahan, segera respons untuk menghindari penundaan.
Pastikan data yang diinput konsisten di semua dokumen—mulai dari akta, NPWP, hingga surat domisili. Inkonsistensi data sering menjadi penyebab verifikasi gagal.
I. Kesimpulan: SIUJPT sebagai Investasi Jangka Panjang bagi Bisnis Logistik Anda
Lebih dari sekadar formalitas, SIUJPT menjadi tanda kepercayaan, kredibilitas, dan kepatuhan hukum. Dengan memiliki izin ini, perusahaan bisa memperluas jaringan, meningkatkan reputasi, serta mengurangi risiko hukum. Jika perusahaan Anda belum memiliki SIUJPT, segera lakukan legal assessment dengan tim legal profesional agar Anda dapat mempersiapkan potensi revisi dari pengajuan yang dilakukan.
Untuk layanan pengurusan yang cepat dan terpercaya, Anda dapat menghubungi Legiska Legal Consulting. Kami siap mendampingi setiap langkah proses perizinan, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan izin. Konsultasi awal tidak dikenakan biaya, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran jelas tanpa risiko.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan regulasi resmi yang berlaku per Oktober 2025, termasuk UU No. 22 Tahun 2009 (sebagaimana diubah dengan UU No. 11/2020), PP No. 28 Tahun 2025, PP No. 30 Tahun 2021, Permenhub No. 49 Tahun 2017, serta Permenhub No. 12 Tahun 2021 jo. No. 13 Tahun 2023. Untuk informasi terbaru, persyaratan spesifik, atau konsultasi legal yang lebih mendalam, disarankan untuk menghubungi Dinas Perhubungan setempat atau berkonsultasi dengan praktisi hukum yang kompeten di bidang perizinan usaha transportasi.
.png)
Comments